JAKARTA - TNI tak tinggal diam menyikapi isu penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia kepada Presiden dan sejumlah pejabat penting lainnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menegaskan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mencegah penyadapan.
    
"Saat ini kami sedang melakukan riset bekerjasama dengan salah satu universitas untuk membuat peralatan antisadap dan mengembangkan IT Teknologi. Kita sudah menandatangani MoU berisi 12 jenis riset," kata Budiman usai memberi pengarahan di hadapan ratusan prajurit TNI yang akan bertolak ke Lebanon,  di Markas Kostrad TNI AD, Cilodong, Depok, tadi malam.
   
Menurut Budiman, TNI telah melakukan persiapan internal dan melengkapi diri sebagai upaya mencegah penyadapan. Ke depannya, dengan riset yang dilakukan tersebut, TNI akan memiliki peralatan yang jauh lebih modern sehingga dapat diperhitungkan.
    
"Kita juga telah mempersiapkan diri untuk bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dan kita sudah lakukan itu. Selain melakukan riset, nantinya diharapkan kita dapat membuat alat itu sendiri agar lebih mandiri," ungkap dia.
    
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan di hadapan Parlemen pada Senin kemarin, 18 November 2013, pemerintahannya tidak akan meminta maaf atas aksi spionase yang telah mereka lakukan kepada Indonesia.

Abbott membela diri, bahwa langkah itu dilakukan untuk melindungi Australia saat ini dan di masa lampau, sehingga jauh lebih penting untuk dilakukan ketimbang meminta maaf.

Presiden SBY secara terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan bilateral dengan Indonesia.

"Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi," kata SBY.

Dia makin kecewa karena pernyataan Abbott dianggap meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa sedikit pun menunjukkan sikap penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia muncul ke permukaan, Indonesia telah memprotes keras.

Oleh sebab itu, kata SBY, Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik tegas dengan menarik Duta Besarnya dari Australia.

Rusia Dukung Indonesia Kecam Penyadapan Oleh Australia

googleindonezia, JAKARTA - Parlemen Rusia mendukung sikap Indonesia mengecam penyadapan yang dilakukan Australia. Wakil Ketua Parlemen Rusia, Nikolai Levichev mengaku pihaknya ikut merasakan hal yang sama dengan masyarakat Indonesia terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia.
"Kami sering dengar bahwa Amerika sering mengatakan harus menghormati hak asasi manusia dan harus menghormati hubungan antar negara. Tetapi tiba-tiba mereka sendiri yang melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri," kata Nikolai yang didampingi oleh Duta Besar Rusia di Indonesia Mikhail Galuzin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Nikolai mengatakan keadaan tersebut bertambah parah ketika penyadapan yang dilakukan kedua negara itu bukanlah ditunjukkan kepada orang yang dicurigai melakukan aksi teror.
"Tapi pada pimpinan negara yang dianggap sebagai negara sahabat," ujar Nikolai.
Ia juga meminta Amerika Serikat untuk diam saja ketimbang menyerukan
hak asasi manusia tetapi melakkan penyadapan kepada negara sahabat.
"Tentu saja kami dari pihak mitra kami di DPR, kami sangat memahami rasa kemarahan dari Indonesia," imbuhnya

"Kami telah melindungi situs kami dari serangan DOS dan sistem tersebut jitu. Kini semua sistem kami sudah aman," kata juru bicara bank yang mulai beroperasi pada 14 Januari 1960 itu.

Serangan itu terjadi paska adanya perang siber yang intensif antara Australia dan Indonesia lantaran terungkapnya isu spionase yang dilakukan Badan Intelijen Negeri Kanguru kepada pejabat di Tanah Air.

Namun, menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Gatot S Dewa Broto, Indonesia akan lebih menderita jika benar perang siber dalam skala besar itu terjadi. "Karena keamanan siber di Indonesia masih lemah bila dibandingkan Australia," ujar Gatot.

Selain itu, tambah Gatot, ramainya pemberitaan di media mengenai aksi peretasan ini sangat berpotensi memicu keresahan dari masing-masing negara, khususnya para pengguna internet. Bahkan, bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mengeruk keuntungan.

"Tindakan peretasan yang dilakukan secara demonstratif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu hanya akan memperkeruh suasana," kata Gatot seperti yang tertuang dalam keterangan tertulis, Rabu lalu.

Pekan lalu, Anonymous yang menyebut diri dari Indonesia berhasil meretas berbagai infrastruktur strategis milik Australia. Lalu, ada balasaan dari seorang anggota Anonymous Australia yang mengaku meretas berbagai situs Indonesia seperti soloairport.com, situs Garuda Indonesia Airways, Angkasa Pura, dan situs pendidikan.

Hal itu semakin diperkuat dengan adanya video ancaman yang mengaku dibuat oleh kelompok Anonymous Australia dan berisi agar kelompok Anonymous Indonesia waspada terhadap serangan mereka. Dalam video itu tertera beberapa situs Indonesia yang rencananya akan dijadikan target serangan antara lain kaskus, Detik, KPK, Garuda Indonesia, Polri, tak terkecuali portal berita viva.